Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai pemerintah kurang serius dalam menangani masalah pertanian. Hal ini terlihat dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian dalam penyusunan APBN.
“Anggaran untuk sektor pertanian nilanya tidak sampai 2 persen dari seluruh APBN. Padahal sektor ini masih menjadi tumpuan hidup sekitar 80 persen penduduk Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum HKTI Rachmat Pambudy didampingi Sekjen Fadli Zon, Jumat.
Akibat minimnya anggaran yang diberikan infrastruktur pertanian menjadi buruk dan proses produksi serta distribusi menjadi terhambat. Pada akhirnya semua sektor kurang berjalan lancar dan angka pengangguran jadi meningkat.
Jika anggaran yang diberikan cukup ia yakin sektor pertanian menjadi menarik dan tenaga kerja yang terserap bisa meningkat tajam. Sebab sektor pertanian mulai dari hulu sampai hilir bisa bekerja dengan baik dan tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi besar.
Sementara itu Serkjen HKTI Fadli Zon mengatakan, saat ini pemerintah cenderung mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Contohnya, ketika produksi beras atau pangan lainnya dari dalam negeri mengalami kekurangan pemerintah cenderung menempuh jalan mengimpor produk pertanian dari luar.
Padahal melakukan impor secara psycologis akan akan membuat harga pangan dalam negeri jatuh. Jika harga beras mengalami penurunan harga Rp 100 per kilogram saja kerugian petani telah mencapai 6 triliun setahun.