Persoalan pertanian di Indonesia merupakan persoalan klasik yang itu-itu saja. Sebut saja misalnya masalah pupuk, benih, akses modal, irigasi, dan lahan.
“Namun ironisnya, masalah ini tak pernah selesai. Penambahan anggaran pertanian tak berbanding lurus dengan produksi. Kita makin tergantung pada impor,” kata Sekjen DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, beberapa saat lalu (Jumat, 26/4).
Masalah-masalah itu, ungkap Fadli, menjadi perhatian HKTI, yang pada hari ini menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional ke-2 di Pekanbaru, Riau. Rakernas ini juga merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun HKTI yang ke-40, dan pada acara puncak akan digelar Jambore Petani Nasional yang dihadiri Ketua Umum DPN HKTI Prabowo Subianto.
Kata Fadli, Rakernas HKTI kali ini memiliki agenda memfokuskan amanat hasil Munas di Bali. Dan ada tiga hal yang ditekankan di Rakernas kali ini yakni konsolidasi, peningkatan kapasitas petani, advokasi kebijakan petani. Selain itu, Rakernas juga mengevaluasi terhadap program kerja HKTI yang sudah dilaksanakan selama periode 2010 hingga saat ini.
Sebagai bagian dari civil society, lanjut Fadli, HKTI berperan mengatasi hambatan masalah yang disebutkan di atas, dan memberi masukan dalam pemberdayaan dan perlindungan petani. Apalagi faktanya, hingga saat ini petani Indonesia belum sejahtera. Sementara itu, anggaran pertanian hanya di bawah 5 persen.
“Ditambah juga kita tidak punya National Food Policy. Sehingga, situasi inilah yang semakin memperburuk kehidupan petani Indonesia,” ungkap Fadli, sambil menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini HKTI fokus mengawal RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya menekankan pentingnya adanya Bank Pertanian, dan asuransi pertanian.
“Menurut HKTI, ini wujud keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani,” demikian Fadli.