Banjir bukan hanya menggenangi wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, melainkan juga sejumlah lahan pertanian di Jawa. Akibat banjir, petani mengalami gagal panen dan menderita kerugian cukup besar.
“Dampak banjir tak hanya melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis di Jakarta. Namun juga berpotensi mengganggu produksi pertanian,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Sekjen DPN HKTI), Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (19/1).
Di luar Jakarta, banjir juga merendam Provinsi Banten dan 6.000 hektar lahan sawah dengan potensi kerugian sekitar Rp 120 milyar. Lahan yang sebagian besar siap panen awal tahunun ini pun membusuk.
Selain di Banten, di Surabaya, Jawa Timur pun lebih dari 220 hektar lahan sawah terendam banjir. Kemudian, ratusan hektar lahan sawah di Karawang dan daerah sekitarnya saat ini juga telah diterjang luapan air, sehingga hampir semua daerah itu dipastikan gagal panen.
Menurut Fadli, masih tingginya curah hujan yang diprediksi akan berlangsung hingga Februari mendatang, akan menambah luasan sawah dan lahan pertanian terdampak banjir yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar akibat gagal panen.
“Kondisi ini, jika tak diantisipasi dapat mempengaruhi tingkat produksi gabah dan beras kita. Situasi ini jelas berdampak langsung pada penghasilan petani yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” ujar Fadli.
Menurutnya, potensi gagal panen harus segera diantisipasi pemerintah, mengingat lahan terkena banjir sangat luas. Jangan sampai dampak banjir membuat negeri ini harus kembali melakukan impor. Perlu dipikirkan strategi kebijakan non-impor yang dapat menggenjot produksi beras.
Untuk mengganti kerugian, kata Fadli, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan petani. Bantuan benih dan bibit perlu diberikan. Jika tidak, petani akan terjebak utang untuk membeli bibit baru. Pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi para petani yang lahannya terendam banjir.
“Dalam kondisi normal saja, kesejahteraan petani rendah, apalagi gagal panen seperti sekarang. Insentif pengganti kerugian petani sangat diperlukan dari pemerintah,” pungkasnya.