Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendukung usul Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk pansus kecurangan pemilu.
Menurut dia, ini adalah salah satu cara untuk menghadirkan pemilu yang sah.
“Legitimasi yang tinggi memerlukan hadirnya pembuktian beragam kontroversi dan atau kekhawatiran termasuk tuduhan, termasuk fakta di lapangan tentang begitu banyak carut marut, menurut saya ini perlu diselesaikan,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
“Ya salah satu di antara pintunya adalah ya pansus,” tambah dia.
Hidayat melihat berbagai indikasi kecurangan yang ada di lapangan. Dia mencontohkan kejadian salah input data dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Belum lagi mengenai polemik 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar yang pernah dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sebelumnya.
“Banyak masalah yang kemudian menurut saya sesungguhnya membutuhkan penyelesaian,” kata dia.
Menurut dia, pansus ini nantinya juga harus diperkuat dengan orang-orang di luar DPR untuk menjamin kenetralan. Dengan begitu, pansus bisa membahas dugaan kecurangan ini dengan objektif.
“Sehingga bisa dihadirkan hasil yang betul-betul memberikan kata akhir bahwa pemilu ini legitimate (sah),” ujar Hidayat.
Selain pansus, BPN Prabowo-Sandiaga juga mengusulkan pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan pemilu.
Hidayat mengaku juga setuju dengan usul itu. Namun, dia menilai tim yang lebih memiliki kekuatan hukum adalah pansus.
“Silahkan nanti pilihannya apa, kami pasti akan melalui mekanisme di DPR. Tapi kalau DPR pasti akan lebih mungkin pada pansus. Kalaupun nanti ada tim pencari fakta, yang penting ujungnya ini harus ada solusi,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.
“Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan,” kata Fadli.
Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.