images

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh pemerintah adalah langkah yang kurang tepat. Dia mengatakan seharusnya pemerintah berdiskusi dengan gubernur yang baru.

“Seharusnya pemerintah berdiskusi dengan gubernur baru, bukan gubernur yang mau habis,” ujar Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta (11/10/2017).

Fadli juga menyebut seharusnya gubernur DKI yang masa jabatannya akan habis, Djarot Syaiful Hidayat, tidak mengambil langkah strategis yang bisa membuat polemik baru. Seharusnya diskusi ini menunggu pelantikan gubernur terpilih, Anies Baswedan.

“Gubernur yang mau habis masa jabatannya itu tidak mengambil langkah strategis, misalnya kayak main di injury time kemudian mengambil keputusan yang meninggalkan beban kepada berikutnya,” ucap Waketum Gerindra itu.

“Seharusnya kalau mau fair, mau adil, tunggu saja, dinegosiasikan, didudukkan bagaimana duduk persoalannya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan polemik baru seperti sekarang,” lanjut Fadli.

Ia mengatakan semua pihak pasti menginginkan ada kemajuan pembangunan. Namun harus dilihat dahulu dampaknya terhadap rakyat.

“Kita kan ingin ada kemajuan pembangunan tapi siapa yang maju, siapa yang bangun dan siapa yang diuntungkan. Kan harus kita tanya kepada rakyat juga dan juga ada kementerian yang lalu sudah melakukan moratorium itu, juga dari faktor lingkungan hidup juga ada masalah, belum lagi dari persoalan komersil lainnya,” papar Fadli.

Seperti diketahui, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mencabut moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan moratorium hanya sepekan sebelum Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dilantik.

“Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah,” kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10).

 

Sumber

© Copyright 2015.