JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan bahwa partainya menolak menandatangani draf tawaran kontrak koalisi parlemen dengan Partai Demokrat. Pasalnya, Gerindra bukan bagian dari anggota Setgab koalisi.
Kendati demikian, tak lantas Gerindra akan selalu menolak semua program pemerintah. “Kalau ada program pemerintah yang bagus kita dukung, kalau tidak pro-rakyat ya tidak didukung. Kita bukan koalisi, jadi untuk apa ikut tanda tangan,” kata Fadli saat dihubungi, Kamis (12/4/2012) malam.
Dia menjelaskan, penolakan kontrak itu lantaran partainya tidak mengetahui terkait perjanjian koalisinya. Yang pasti, kata dia, jika berkaitan dengan kepentingan rakyat maka akan didukung.
“Kita tidak mau memberikan semacam janji koalisi untuk mendukung sesuatu yang kita tidak tahu. Garisnya adalah kepentingan rakyat,” jelasnya.
Disamping itu, kata dia, Gerindra tidak ingin terjebak dengan kontrak-kontrak tertulis. “Untuk apa perjanjian tertulis kalau nanti kita diminta untuk setuju kenaikan BBM, masak kita mau?,” tanyanya.
Dia juga menilai apa yang ditawarkan Demokrat melalui draf kontrak parlemen tersebut tidaklah tepat. Dia tegaskan, menolak menandatangani kontrak itu karena khawatir terjebak terhadap agenda program pemerintah yang tidak diketahui kepastiannya.
“Caranya kurang tepat untuk apa menyodorkan draft. Kita tidak mau tandatangan draf, kita nggak mau begitu saja ikut menggolkan apa yang diinginkan pemerintah,” tandasnya. (trk)