Partai Gerindra menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan gaji bupati. Sebab, pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar.
“Para bupati, selain gaji juga menerima banyak tunjangan seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu mereka juga mendapatkan insentif pajak, yang besarnya minimal enam kali gaji. Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal 125 juta perbulan. Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam siaran pers, Jumat (22/2).
Pemerintah SBY juga seharusnya berpikir, bahwa kenaikan gaji bupati juga akan membuat beban APBN bertambah berat. APBN yang hanya sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen habis untuk membayar gaji aparatur. Angka ini terus meningkat 18,6 persen pertahunnya. Bahkan, di beberapa daerah persentase gaji aparatur ada yang mencapai 70 persen dari APBD. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan.
Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) 20 Februari, di hadapan seluruh bupati di Indonesia Presiden SBY akan menaikan gaji para kepala daerah seluruh Indonesia. SBY menyatakan bahwa sudah 8 tahun gaji bupati tidak naik.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor yang menjadi juru bicara para kepala daerah, menyampaikan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pembukaan Rakernas IX Apkasi di Jakarta, Rabu (20/2) lalu agar gaji para bupati dinaikkan.
“Pesan-pesan dari kawan-kawan para bupati sekaligus wali kota, minta disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dengan segala ampun, sudah tiga tahun lalu janji menaikkan gaji para bupati dan wali kota, tapi hingga kini belum,” kata Irsan saat itu.
Dia mengatakan tanggung jawab bupati dan wali kota cukup besar. Risikonya pun tinggi. Tapi, besaran gaji yang diterima relatif rendah. Apalagi dibandingkan gaji anggota DPRD.
“Penerimaan dari negara jauh lebih rendah daripada anggota DPRD di kabupaten/kota. Mohon maaf Bapak Presiden, ini sebenarnya berat saya sampaikan. Tapi, karena amanah, apa boleh buat,” ucap Irsan.
Saat itu Presiden pun menyambut baik permintaan kepala daerah se-Indonesia yang meminta kenaikan gaji terutama untuk bupati dan walikota. Menurut Presiden, bupati dan walikota sudah selayaknya mendapat gaji yang sesuai dengan beban kerja mereka selama ini.
“Yang disampaikan pimpinan Apkasi benar, setuju, jadi tidak perlu minta maaf. Karena bagaimanapun gaji itu harus layak dibandingkan tugas, tanggungjawab, dan perannya,” ujar Presiden saat memberi sambutan di acara tersebut.
Untuk menjalankan pertimbangan kenaikan gaji itu, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo untuk membahasnya lebih lanjut. Ia berharap kenaikan gaji itu bisa diimplementasikan sesegera mungkin.