JAKARTA–MICOM: Partai Gerindra mencatat sejumlah kesalahan dalam pengelolaan APBN. Partai Gerindra menilai kondisi seperti ini merupakan cermin salah urus negara hingga menyebabkan kemiskinan di Indonesia.
Ada enam indikator yang dicatat Gerindra terkait salah kelola APBN. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua, pertumbuhan hanya terjadi di sektor non-tradable.
Selain itu, penerimaan negara melalui pajak belum maksimal serta penyerapan anggaran tak rasional. “Kelima, anggaran belanja tak efektif dan pembangunan salah arah. Dan terakhir korupsi di Indonesia semakin hari semakin merajalela,” kata Fadli Zon selaku Ketua Bdan Komunikasi Partai Gerindra di kawasan Senayan, Selasa (26/7).
Menurut Fadli Zon, hasil survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2010 menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. “Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara se-Asia Pasifik,” tambahnya.
Untuk itu, Gerindra mendukung dibentuknya panja panitia anggaran (panggar). “Kalau ada panja panggar, Gerindra tentu akan mendukungnya,” ujar Fadli. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Sadar Subagiyo mengatakan, potensi kebocoran anggaran terjadi di setiap titik dari penerimaan sampai pembelanjaan APBN.
“DPR harus membentuk badan akuntabilitas negara dan memiliki tiga badan pengawasan yaitu Baleg, Banggar dan BAKN,” ujarnya.