Waketum Gerindra Fadli Zon mengungkap bahwa birokrasi menjadi salah satu hambatan pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. Fadli menyampaikan itu setelah mendengarkan paparan Presiden SBY saat bertemu Ketum Gerindra Prabowo.
“Kebijakan yang sudah diputuskan presiden, kadang tak dijalankan oleh menteri atau Dirjen bahkan bisa dijegal di level direktur. Itulah yang disampaikan Presiden dalam pertemuan,” kata Fadli dalam keterangannya, Rabu (13/3/2013).
Pengakuan presiden, lanjut Fadli, merupakan realita. Namun perlu segera ditemukan solusi agar tak jalan ditempat. Perpres No.81/2010 tentang grand design reformasi birokrasi juga harus dilihat relevansinya.
“Saat ini reformasi birokrasi lebih identik dengan peningkatan insentif melalui remunerasi. Namun faktanya, meski sudah ada kenaikan remunerasi, banyak kebijakan yang tak jalan implementasinya. Atau pelaksanaannya tak seperti yang diharapkan,” jelasnya.
“Selain itu birokrasi cenderung membentengi diri. Ini pengakuan Presiden. Ini tentu sangat berbahaya dan mengganggu proses pelayanan masyarakat. Padahal APBN kita sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen habis untuk membayar gaji aparatur,” tambahnya lagi.
Masih menurut Fadli, birokrasi tak efektif karena presiden juga kurang tepat menempatkan orang terbaik seperti Menteri atau jajaran pimpinan birokrasi.
“Harusnya, the best and the brightest, yang terbaik dan paling mampu. Serta punya integritas yang dipilih di bidang masing-masing. Hak prerogatif Presiden terbelenggu koalisi partai politik atau setgab. Birokrasi seharusnya bersih dari kepentingan politik dan tak boleh jadi alat politik partai manapun. Birokrasi harus melayani rakyat,” urainya.