Dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada 20 Februari di hadapan seluruh bupati di Indonesia, Presiden SBY menyatakan akan menaikkan gaji para kepala daerah seluruh Indonesia. SBY menyatakan, sudah 8 tahun gaji bupati tidak naik.
“Sangat kurang pantas kepala daerah menuntut kenaikan gaji. Yang harus dinaikkan adalah pelayanan terhadap rakyat. Kebijakan ini patut ditolak mengingat pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam pesan tertulis di Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Menurutnya, selain gaji, para bupati juga menerima banyak tunjangan, seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Mereka juga mendapatkan insentif pajak, yang besarnya minimal 6 kali gaji. Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal Rp 125 juta per bulan. Sehingga, mestinya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji.
“Pemerintah SBY seharusnya berpikir, kenaikan gaji bupati juga akan membuat beban APBN bertambah berat,” sebut Fadli.
APBN sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30%, urai dia, habis untuk membayar gaji aparatur. Angka ini terus meningkat 18,6% per tahunnya. Bahkan di beberapa daerah persentase gaji aparatur ada yang mencapai 70% dari APBD. Namun kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan.
“Kenaikan gaji bupati harus ditolak. Pendapatan bupati sudah sangat besar dan tentu akan membebani APBN. Jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian. Bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang memang mengejar pendapatan,” tandas Fadli. (Frd)