Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak dapat mempengaruhi efisiensi anggaran pemerintah.
“Pilkada serentak adalah suatu kebutuhan bagi demokrasi kita. Selain menghapus biaya politik tinggi, hal itu juga akan meningkatkan kualitas demokrasi yang esensinya harus menyejahterakan rakyat,” kata Fadli Zon dalam pernyataannya, di Jakarta, Sabtu (16/2/2013).
Menurut Fadli Zon, pelaksanaan pilkada secara serentak otomatis akan mengurangi biaya politik partai, karena tenaganya tidak terkuras untuk memikirkan kelancaran pelaksanaan pilkada. Dengan demikian, lanjutnya, parpol akan semakin fokus mengurusi kepentingan rakyat.
“Waktu bagi parpol untuk bekerja menyelesaikan masalah rakyat akan semakin banyak dan fokus karena tak terlalu disibukkan oleh dinamika pilkada,” kata Fadli Zon.
Fadli menjelaskan, sistem pilkada yang saat ini berlangsung di Tanah Air sejak 2005 harus segera dievaluasi karena tidak tepat guna, baik secara anggaran maupun pelaksanaannya.
“Pembiayaan pilkada selama ini diambil dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sementara untuk pilkada kabupaten dan kota saja minimal menghabiskan Rp 25 miliar dan pilkada provinsi minimal Rp 100 miliar,” jelasnya.
Bagi daerah yang memiliki pendapatan rendah, biaya sebesar itu jelas memboroskan anggaran daerahnya. “Efeknya, ini akan mempengaruhi alokasi untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur lainnya di daerah tersebut,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, pembiayaan pilkada akan lebih baik jika dialokasikan dari APBN, bukan APBD. Sebab, jika dari APBD, peluang politisasi anggaran sangat besar dilakukan oleh para politisi lokal. Namun peluangnya akan kecil bila dialokasikan dari APBN.