Demokrasi tumbuh, tapi tak berkembang, malah cacat parah. Jakarta – Maraknya praktik korupsi saat ini, merupakan isyarat bahwa ada yang salah dengan demokrasi Indonesia karena pertumbuhan demokrasi diiringi pertumbuhan praktik korupsi.
Korupsi terjadi di sisi anggaran, proyek daerah, skandal bank, hingga makelar impor.
“Kesalahan utama karena memang desain politik kita dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat. Akibatnya hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (5/2).
Akibatnya, demokrasi seolah nampak kuat, seperti ditunjukkan dengan adanya pemilu langsung, pilkada, kebebasan media, dan partai politik, namun sejatinya supremasi hukum tak berjalan. Hasilnya, demokrasi tumbuh, tapi tak berkembang, malah cacat parah.
“Sistem hukum lemah sangat mendorong praktik politik yang cacat atau sering disebut deffective politics, dan korup. Pada akhirnya para koruptor bisa menjadi penguasa. Dengan posisi itulah, desain hukum kita direkayasa. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal,” tandasnya.
Pada kondisi penguasa korup memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, kata dia, koruptor kemudian ikut berpolitik dan mengambil alih tongkat kuasa melalui pemilu. Sehingga ketika sudah berkuasa, korupsinya semakin hebat.
“Bahkan sistem hukumnya diperlemah untuk melanggengkan praktik korupsi. Terbentuklah rezim demokrasi kriminal dan ‘Republik Mafia’,” tandas Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, masalahnya ada di pengadopsian demokrasi liberal ala Barat yang di Indonesia berubah menjadi demokrasi kriminal.
Ujung-ujungnya, demokrasi sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat karena substansi demokrasi sudah dirampok para penjahat politik melalui praktek korupsinya.
“Kita kini terjebak dalam suatu bentuk rezim demokrasi kriminal. Satu-satunya jalan adalah mengubah lapis kepemimpinan nasional alias Revolusi dari Atas,” tegas dia.