Keputusan Presiden SBY yang menaikkan gaji para bupati se-Indonesia membuat Partai Gerindra meradang. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyatakan kebijakan itu patut ditolak mengingat pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar.
Selain gaji, para bupati juga sudah menerima banyak tunjangan, seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional.
“Selain itu mereka juga mendapatkan insentif pajak, yang besarnya minimal 6 kali gaji. Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal 125 juta perbulan. Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji,” tegas Fadli Zon di Jakarta, Jumat (22/2).
Seperti diketahui, dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada 20 Februari lalu, di hadapan seluruh bupati di Indonesia, Presiden SBY menyatakan akan menaikan gaji para kepala daerah seluruh Indonesia. Ia menyatakan bahwa sudah delapan tahun gaji bupati tidak naik, sehingga wajar dinaikkan.
Bagi Gerindra, pemerintah SBY juga seharusnya berpikir bahwa kenaikan gaji bupati juga akan membuat beban APBN bertambah berat. APBN Indonesia sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen, habis untuk membayar gaji aparatur.
Angka ini terus meningkat 18.6 persen per tahunnya bahkan di beberapa daerah, persentase gaji aparatur ada yang mencapai 70 persen dari APBD. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan.
“Kenaikan gaji bupati ini harus ditolak. Selain pendapatan bupati sudah sangat besar dan tentu akan membebani APBN, jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian, bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang memang mengejar pendapatan,” tutur Fadli.
Dia menekankan bahwa sangat kurang pantas kepala daerah menuntut kenaikan gaji.
“Lebih baik mereka berpikir dan bekerja menaikkan pelayanan terhadap rakyat,” katanya.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/RIN