Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR Marzuki Alie, terkait pernyataan keluarnya dana rencana pembangungan gedung baru sebesar Rp18 miliar.
“Ketua DPR itu seharusnya diperiksa KPK. Pasalnya, dia pernah menyatakan sudah keluar dana 18 miliar rupiah. Tapi, satu batu bata pun belum ada. Belum lagi ternyata 18 miliar itu adalah dana untuk jasa konsultasi. Masa konsultasi saja sampai harus mengeluarkan biaya sebesar itu,” seru Fadli saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (23/1).
Fadli juga meminta Marzuki tetap konsekuen dengan pernyataannya untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR, jika ada satu partai yang menolak.
“Kami tetap konsisten menolak. Dan Pak Marzuki juga harus konsekuen. Dia pernah mengatakan kalau ada satu partai yang menolak maka rencana pembangunan gedung baru DPR akan dibatalkan,” tukas Fadli.
Disinggung rumor adanya bagi-bagi proyek dalam rencana pembangunan gedung baru DPR , Fadli tak menampiknya. Ia mengaku memang pernah mendengarnya, hanya saja hal itu sulit dibuktikan.
Yang pasti Fadli menegaskan Gerindra tetap dalam posisinya menolak rencana pembanguna gedung baru DPR. “Saat Rakernas, Ketua Dewan Pembina DPP, Pak Prabowo melontarkan secara tegas kalau sampai ada anggota partai Gerindra yang setuju (gedung baru DPR) dipersilahkan untuk keluar,†tutur Fadli.
“Sejauh ini, saya sendiri belum mendengar ada anggota partai kami yang didekati dan ditawari sejumlah imbalan untuk memberikan persetujuan rencana pembangunan gedung baru DPR,” lanjutnya.
Gerindra sudah dua kali melayangkan surat penolakan kepada pimpinan DPR, tapi rencana pembangunan gedung baru akan terus berlanjut.