Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mendukung rencana Presiden SBY bila ingin melakukan perombakan kabinet (reshuffle). Reshuffle dianggap kebijakan presiden yang patut dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus lakukan reshuffle. Jangan kemudian didasari jatah partai. Yang masuk dikabinet haruslah orang-orang yang mumpuni,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon di DPR, Senin (11/01/2011).
Fadli menilai, saat ini hampir semua menteri belum ada yang bekerja, berbuat untuk rakyat. Yang ada, kata Fadli, hanya kinerja untuk pencitraan saja.
“Berbuat tidak untuk rakyat, tidak terlalu banyak yang terasa, lebih nanyak pencitraan.Hanya laporan tertulis, angka-angka. Tidak diraskan rakyat. Pencitraan seolah-oleh itu kebenaran,” sindir Fadli.
Bila reshuffle dilakukan, Fadli kemudian menyarankan kepada Presiden SBY untuk meniru mantan Presiden Soeharto yang tak perlu melakukan fit and propertest kepada para calon mentrinya ketika itu. Dan reshuffle, katanya lagi, didasari karena kemampuan seseorang, bukan atas intervensi partai politik.
Dalam kesempatan itu, orang dekat Prabowo Subianto ini juga mengkritik keberadaan Setgab koalisi pemerintah. Meski keberadaan Setgab itu sah, namun fungsinya seakan mengebiri lembaga DPR, khususnya para anggota fraksi pendukung pemerintah.
“Setgab sah-sah saja, dianggap sebagai bagian untuk konsolidasi. Namun, Setgab seperti pisau bermata dua. Kalau jelek, kemudian dilakukan transkaksi. Setgab juga seakan mengkerdilkan fungsi DPR,” tegasnya.
Yang terjadi di DPR, kata Fadli lagi, seakan mengedepankan budaya politik yang jauh dari harapan demokrasi. Ia kemudian mencontohkan soal mekanisme votting yang seharsnya tidak boleh tertutup.
“Harusnya kepada orang (voting) terbuka. Dan cara-cara lobi setengah kamar seharusnya juga dihindari,” ujarnya.