Fraksi Gerindra DPR menegaskan, pihaknya masih menolak rencana pembangunan gedung baru DPR hingga saat ini. Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo, DPR masih harus menahan diri untuk membangun gedung baru di tengah kondisi masyarakat saat ini. Gerindra telah menyatakan penolakannya beberapa waktu lalu dan tak akan menempati ruangan anggota di gedung baru DPR.
“Fraksi kita tetap menolak. Dengan kondisi ini, tidak sebagai prioritas. Tapi masalah kemiskinan, subsidi BBM, kekurangan ini yang harus kita selesaikan. Kita harus menahan diri karena pembangunan ini tidak urgent. Kita bisa menahan,” kata Edi di Gedung DPR, Selasa (29/3/2011).
Menurutnya, kalau sampai saat ini sikap Gerindra masih dipersoalkan karena di dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) perwakilan Gerindra sudah setuju, Edi mengatakan, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab salah satu pimpinan Fraksi Gerindra yang waktu itu hadir dalam rapat dan kemudian turut menyetujuinya.
“Gerindra masih menolak. Kami juga masih berpegangan itu kesalahan Wakil Ketua Fraksi Pius Lustrilanang sebagai Wakil Ketua BURT saja,” tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, fraksinya sudah mengirimkan dua kali surat penolakan. “Membangun gedung bukan tradisi Indonesia,” tandasnya.
Selain Gerindra, dua fraksi lainnya yaitu Fraksi PAN dan PDI Perjuangan juga menyatakan hal yang sama. Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengungkapkan, DPR harus menghentikan rencana pembangunan gedung yang dinilai terlalu mewah oleh masyarakat.
“Rencana pembangunan menuai penolakan yang luas, jadi aspirasi masyarakat menolak. DPR ditempatkan seolah-olah berhadapan dengan rakyat. Padahal, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, salah satu wewenang DPR adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan, Fraksi PAN meminta agar seluruh proses pembangunan gedung DPR dihentikan sampai mendapat persetujuan dari masyarakat,” kata Teguh dalam rapat paripurna DPR, hari ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi sekaligus Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyerukan agar DPR mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menunda target pembangunan yang akan dimulai pada 22 Juni mendatang.
Penolakan terhadap pembangunan gedung baru DPR setinggi 36 lantai kembali menguat setelah pada Jumat pekan lalu Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan rencana pembangunan gedung yang akan dimulai pada Juni 2011. Saat ini panitia pembangunan gedung tengah memproses 11 perusahaan pendaftar yang akan mengikuti tender. Atas rencana ini, DPR juga terancam digugat class action oleh sejumlah LSM karena dinilai telah menyalahi prinsip pengelolaan keuangan negara.