Presiden SBY baru saja mengeluarkan Inpres No II Tahun 2013 tentang Kamtibmas, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan gangguan keamanan. Banyak konflik sosial di tahun 2012 yang tak tertangani dengan baik, menjadi landasan dikeluarkannya inpres tersebut.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap, inpres diterbitkan untuk mencegah meluasnya konflik sosial. Dengan inpres ini, Polri dan pimpinan daerah diminta tak ragu menangani langsung kerusuhan sosial di masyarakat.
“Keluarnya inpres ini di satu sisi tampak menunjukkan keinginan kuat pemerintah menyelesaikan konflik sosial. Namun di sisi lain, Inpres ini bukti bahwa pemerintah gagal mengatasi sumber konflik yang selama ini sudah ada. Inpres ini lebih menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganannya ketimbang pencegahan,” tegas Fadli Zon, Sabtu (2/2).
Ia berharap, jangan sampai Inpres membuat aparat keamanan di lapangan bertindak prematur menangani konflik sosial dan bertindak represif. Hak-hak sipil politik masyarakat, Fadli mengingatkan, jangan terlanggar.
“Harusnya Presiden juga bisa responsif mengidentifikasi akar konflik sosial yang ada. Salah satu yang marak adalah konflik agraria. Petani seringkali dirugikan bahkan menjadi korban dalam penanganannya,” ujarnya.
Peran aparat keamanan hanya mencegah meluasnya konflik, namun jika sumber konflik tak diselesaikan akan percuma saja. Karena itu, imbuhnya,pemerintah juga harus fokus menggunakan pendekatan lain.
“Sumber konflik sosial utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan. Permasalahan ini strategis untuk bisa memadamkan sumber konflik sosial di masyarakat. Sehinggga, pendekatan ekonomi dan kesejahteraan cukup penting dilakukan,” pungkas Fadli Zon.