Salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah presidential threshold (PT). Partai Gerindra menginginkan PT sesuai dengan parliamentary threshold 3,5 persen sehingga semakin banyak alternatif capres.
“Biarlah rakyat yang memilih. Jangan sampai capres hanya milik segelintir elite partai,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam rilisnya, Rabu (13/2).
Beberapa partai saat ini ngotot mempertahankan PT 20 persen. Partai lainnya menginginkan angka lebih rendah sesuai parliamentary threshold 3,5 persen atau bahkan dihapuskan saja.
Dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan ‘Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden’.
“Angka PT 20 persen, patut dipertanyakan landasan hukumnya. Sebab, dalam UUD 1945 pasal 6, tak diamanatkan penetapan ambang batas. Konstitusi kita menyebutkan bahwa presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Sehingga, penetapan angka threshold untuk pencalonan presiden jelas melanggar konstitusi dan mencederai prinsip civil rights dalam sistem demokrasi. Ini anti demokrasi,” papar Fadli.
Fadli menambahkan, angka PT yang begitu tinggi merupakan cermin oligarki partai yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Ini hanyalah kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu dan bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Oligarki partai ini memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Serta membatasi potensi munculnya capres-capres terbaik bagi bangsa untuk 2014 dan seterusnya,” katanya.