Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merasa keberatan jika pembahasan soal penetapan angka Parliamentary Treshold (PT) untuk Pemilu 2014 dilakukan di Sekretariat Gabungan (Setgab). Pasalnya, Setgab dianggap bukan sebagai wakil rakyat.
Wakil Ketua Umum, Fadli Zon mengatakan, Gerindra sebenarnya tidak keberatan soal isu pembahasan PT dilakukan di Setgab. Namun, yang menjadi pertanyaan utama, apakah jika nantinya dibahas oleh Setgab memang murni hasilnya demi dan untuk kepetingan rakyat.
Fadli khawatir pembahasan soal PT di Setgab justru akan menguntungkan beberapa kelompok mayoritas atau tertentu. Ini tentu tidak bagus dalam iklim demokrasi bangsa.
“Setgab itu bukan parlemen. Seharusnya pembahasan soal PT dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Keberadaan Setgab malah menimbulkan oligarki politik,” ujar Fadli saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (29/12).
“Sah-sah saja Setgab membahas soal PT. Tapi apa ini demokrasi yang diinginkan untuk kepentingan bangsa?” imbuhnya.
Terkait angka PT sebesar 2,5 persen sendiri bagi Gerindra dinilai sudah cukup dan layak. Dan kalaupun nantinya angka PT dinaikkan dari 2,5 persen, Fadli berharap angka yang dinaikkan tersebut ma