Gerindra Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Gerindra Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Gerindra Dukung Pemindahan Ibu Kota NegaraWakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan perlu mengkaji kembali wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia, dari Jakarta ke daerah lain, yang aman dari banjir. Musibah ini setiap tahun kerap melanda kota ini, sebagaimana terjadi sejak Kamis (17/1), yang melumpuhkan hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp 1,5 milyar per jamnya.

Meski demikian, Fadli mengingatkan perlunya kajian mendalam agar daerah baru yang akan dijadikan pusat pemeritahan Indonesia itu benar-benar layak sebagai pusat pemerintahan, bukan hanya bebas bahaya banjir dan bencana lainnya semata.

Fadli menuturkan, wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ini pernah digagas Presiden Soekarno tahun 1957. Bung Karno mengusulkan Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, sebagai kota yang pantas sebagai Ibu Kota RI. Wacana pemindahan itu dilontarkan karena Jakarta dinilai tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis. Palangkaraya dipilih, selain di Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya pas berada di tengah-tengah gugus Kepulauan Nusantara.

Hal serupa juga di era Presiden Soeharto, yang mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang aksesnya tak terlalu jauh dari kota Jakarta.

“Ide pemindahan Ibu Kota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi, tentu perlu diteliti untung ruginya,” ujar Fadli.

Menurutnya, hal serupa pernah dilakukan negara tetangga Malaysia yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Di Putra Jaya, semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area, sehingga memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Atas pertimbangan itu, ujar Fadli, para ahli harus membantu pemerintah pusat menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta bisa menjadi pusat bisnis dan daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan. Tentu daerah baru nanti bisa dicari yang mudah aksesnya dan lingkungannya mendukung.

“Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa,” pungkasnya.