Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan, Gerindra mendukung langkah KPK dalam upaya pembekuan Bantuan Sosial (Bansos) hingga pemilu berakhir. Pasalnya, dana bansos tersebut rawan diselewengkan menjelang Pemilu 2014.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah KPK untuk mendesak pemerintah dalam pembekuan dana bansos,”ungkap Fadli Zon kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (25/03/14).
Menurutnya, menjelang Pemilu banyak dana – dana yang rawan diselewengkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Dana bansos rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Terlebih lagi dalam situasi menjelang pemilu, dana bansos bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye maupun pencitraan semata. Ada pihak yang punya kewenangan untuk mencairkan dana bansos turut bertarung dalam pemilu. Oleh karena itu upaya KPK dalam pembekuan dana bansos hingga pemilu berakhir adalah langkah yang sangat tepat,” jelas Fadli.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial (bansos) sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir. KPK menilai bahwa penggunaan dana bansos menjelang pemilu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.
Dana Bansos dalam nota keuangan sebesar Rp 55,86 triliun. Namun, dalam keputusan presiden sebagai pemutakhiran terakhir, alokasinya menjadi Rp 91,8 triliun. Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.