Jakarta Partai Gerindra berharap Komisi III DPR tidak menghambat kucuran anggaran untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan kinerja komisi antikorupsi makin maksimal dengan gedung baru sebagai penunjang kegiatan.
“Partai Gerindra menolak politisasi anggaran KPK untuk tujuan politik. DPR seharusnya tidak mempersulit dan menghambat alokasi anggaran KPK,” kata Wakil Ketum Gerindra Fadli Zon saat dihubungi wartawan, Rabu (27/6/2012).
Bilapun KPK harus menampung duit urunan masyarakat, maka Gerindra akan tetap mendukungnya. “Mendukung sepenuhnya spontanitas masyarakat agar menyumbang KPK jika dana KPK dihambat,” tuturnya.
Menurut dia, KPK memiliki peranan penting dalam memberantas korupsi di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kinerja KPK, sebut Fadli, harus dioptimalkan dengan menuntaskan kasus korupsi kakap. “KPK perlu segera menangani grand corruption dan jangan hanya petit corruption (korupsi kecil), terutama yang kini sedang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam perhitungan KPK, biaya keseluruhan pembangunan gedung nilainya mencapai Rp 225,712 miliar, dengan rincian; biaya pekerjaan fisik Rp 215,078 miliar; biaya konsultan perencana Rp 5,487 miliar; biaya manajemen kontruksi Rp 4,381 miliar dan biaya pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.