Partai Gerindra meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan di Indonesia dianggap tidak menguntungkan.
“Akibat perdagangan bebas yang tak adil, negara kita hanya menjadi pasar bagi negara-negara besar,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (29/1).
Ia pun menyayangkan pernyataan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan di World Ekonomic Forum, di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Ketika itu, Gita menyatakan mendukung penuh liberalisasi perdagangan antarnegara untuk mendukung perekonomian dunia.
Menurut Fadli, liberalisasi perdagangan malah menutup lapangan pekerjaan yang mencapai angka 7.5 juta jiwa. Artinya jumlah pengangguran terbuka akan naik dua kali lipat.
Bahkan ILO melaporkan akibat perdagangan bebas dengan Cina, Indonesia mengalami penurunan kesempatan pekerjaan sebanyak 188.635 orang.
“Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak kehilangan kesempatan kerjanya.”
Saat ini, ujarnya, Indonesia memang telah bergabung ke dalam mekanisme perdagangan bebas. Namun nyatanya itu tak diiringi peningkatan daya saing produk sendiri.
Hasilnya, impor malah lebih besar dibanding ekspor. Sehingga Indonesia hanya jadi pasar bagi produk asing.
“Pertumbuhan impor kita pasca-ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) 54,97 persen. Sementara ekspor Indonesia ke RRC hanya tumbuh 25,08 persen. RRC juga telah membeli 6779 SNI dari kita,” kata Fadli.
Karenanya, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melindungi produk-produk yang belum siap dibebaskan. Termasuk adanya promosi. Apalagi, kebijakan ini juga tetap dilakukan negara- negara maju.
Seperti Cina dan Amerika Serikat (AS) yang tidak membuka pasarnya ketika manufakturnya belum kuat.
Fadli menilai, pemerintah bisa menahan laju serbuan produk asing untuk memproteksi produk lokal. Misalnya dengan voluntary export restraint. Yaitu, kebijakan yang memaksa pembatasan barang negara eksportir.
Ini pernah dilakukan AS ketika produk Cina membanjiri pasar. Artinya, lanjut dia, pasar bebas terbukti gagal dan sering merugikan masyarakat lemah.
“Pemerintah harusnya melakukan upaya nyata melindungi kepentingan nasional, bukan sebaliknya.”