JAKARTA, TRIBUN – Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra meminta kepada Panja Mafia Pemilu untuk tak hanya fokus pada pengungkapan terkait surat palsu yang diduga melibatkan mantan anggota Partai Demokrat, Andi Nurpati. Panja, diminta untuk mengungkap hal lain, soal kebobrokan pelaksanaan Pilpres 2009 lalu.
“Saatnya kebobrokan dan kecurangan Pemilu 2009 dibongkar sebagai pembelajaran demokrasi dan penegakan hukum. Ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian, anggota DPR yang lahir dari kecurangan dan menghalalkan segala cara, seperti zombie, yang pasti tak akan membela rakyat kecuali hanya mementingkan diri sendiri,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Jumat (08/07/2011).
Ditegaskan, kenyataan yang terungkap melalui Panja Mafia Pemilu, makin mengukuhkan bahwa, Pemilu 2009 adalah pemilu yang paling bermasalah sejak merdeka. Mulai dari DPT yang tak jelas, praktik jual beli suara sampai jual beli kursi.
“KPU sebagai penyelenggara harus diminta pertanggungjawabannya, tak hanya secara moral dan politik tapi juga secara hukum. Praktek kecurangan ini berdampak pada tingkat korupsi yang tinggi di DPR karena banyak kursi, mungkin tak diperoleh dari suara rakyat,” tandas Fadli Zon.