Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berharap Pemerintah dapat mengantisipasi gagal panen akibat banjir di sejumlah daerah di Indonesia, sehingga petani tidak mengalami kerugian besar karena bencana tersebut.
“Potensi gagal panen harus segera diantisipasi pemerintah mengingat lahan yang terkena dampak banjir sangat luas. Jangan sampai itu membuat kita harus impor lagi,” kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Fadli Zon, dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Untuk mengganti kerugian para petani di daerah, Pemerintah perlu memberikan bantuan benih dan bibit.
Selain itu, Pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi petani yang lahannya terendam banjir.
“Dalam kondisi normal saja kesejahteraan petani rendah, apalagi gagal panen seperti sekarang. Insentif pengganti kerugian petani sangat diperlukan dari pemerintah,” katanya.
Strategi kebijakan non-impor juga perlu dipertimbangkan agar produksi beras di Tanah Air dapat meningkat, tambahnya.
Di Banten, lebih dari 6.000 hektar lahan sawah terendam banjir, dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp120 miliar, sementara di Surabaya, lebih dari 220 hektar lahan sawah terendam banjir.
Sementara itu, ratusan hektar sawah di Karawan dan sekitarnya juga terancam gagal panen karena banjir menggenangi lahan pertanian.
Curah hujan tinggi yang diprediksi hingga Februari dapat berdampak pada luasan sawah terendam banjir semakin bertambah.
“Kondisi tersebut jika tak diantisipasi dapat mempengaruhi tingkat produksi gabah dan beras kita. Situasi ini jelas berdampak langsung pada penghasilan petani kita yang menggantungkan hidup dari lahan itu,” ujarnya.
Banjir yang menggenangi sebagian wilayah Ibukota Jakarta tidak hanya melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis di Jakarta, tapi juga berpotensi pada terganggunya produksi pertanian.