Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendesak Pemerintah untuk mencabut kebijakan impor 1 juta ton beras. Kebijakan impor beras ini dinilai merugikan petani lokal.
Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon mengungkapkan, produksi beras pada tahun ini mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Pada Maret-April 2021 kita akan memasuki puncak panen raya.
Menurut Badan Pusat Statistik, potensi Gabah Kering Giling (GKG) Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yang sama pada 2020.
“HKTI secara tegas menolak kebijakan Pemerintah untuk impor 1 juta ton beras, statistiknya sudah jelas,” kataya dalam keterangan tertulis seperti yang dilansir LEI, Rabu (10/3).
Fadli menambahkan, dalam mengeluarkan rencana kebijakan impor pangan seharusnya pemerintah mendengar aspirasi dari petani. Sebab, saat ini harga gabah mengalami penurunan.
“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta kepada Bulog untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai dengan HPP pada panen raya Maret-April 2021.