Lima belas tahun lalu, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto disudutkan karena dituduh melakukan pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta) menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TPGF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta Mei 1998. Hal ini diungkap oleh orang dekat yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.
Dijelaskan, satu hari setelah TPGF menyampaikan laporannya, informasi yang berkembang seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan dalangnya Letjen Prabowo.
“Saya hadir dalam pertemuan tersebut. Tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemuan itu hanya silaturahmi dan diskusi tanpa rencana. Dilakukan malam hari 14 Mei setelah Magrib, digagas Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi,” papar Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribun, Rabu (15/5/2013).
“Para tokoh yang hadir membantah hasil laporan TPGF. Bagaimana merancang kerusuhan, padahal huru hara sudah terjadi,” tambahnya.
Laporan TPGF, Fadli Zon menegaskan, memang dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. Ini, katanya lagi, membuktikan TGPF memang jadi alat politik ketika itu.
Pertemuan Makostrad, imbuhnya, justru bicara mengenai upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi situsi saat itu.
“Inilah distorsi sejarah yang dibangun ketika itu dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Sehingga yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda, propaganda hitam,” pungkas Fadli Zon.