Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding ada manuver politik di balik audit PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Hal tersebut lantaran data yang diaudit bukan rentang tahun 2003, melainkan tahun 2012 sampai 2014.
“Kita lihat audit itu wewenang BPK, gak bisa dia dari swasta. Jadi menurut saya di belakang ini ada permainan politik,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, tidak bisa lembaga swasta melakukan audit terhadap keuangan negara. Menurutnya kredibilitas audit bisa diakui jika yang melakukannya ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kenapa tidak diserahkan pada BPK? BPK itu adalah auditor, tidak bisa audit itu dilakukan oleh pihak swasta. Kalau menyangkut kerugian negara, diaudit dong oleh BPK. Ada gak audit BPK, itu dijadikan dasar,” tuturnya.
Jika memang audit dilakukan pada periode 2003, maka besar kemungkinan yang terlibat ialah Menteri BUMN Rini Soemarno. Jika tidak maka audit hanya akan menyasar pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sekarang ini yang berhak menyatakan adanya kerugian negara kan BPK. Itu adalah undang-undang, konstitusi kita. Mungkin anak buahnya menteri BUMN kali,” pungkasnya.