Masih soal Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Kendati Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah meminta maaf dan berjanji akan merevisi anggaran untuk perpustakaan sastra Indonesia terbesar di seluruh dunia itu, Fadli Zon (Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia/Iluni FIB UI, dosen FIB UI), tidak sepenuhnya percaya Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan niatnya itu.
“Intinya Gubernur memang tidak peduli pada PDS HB Jassin. Demikian juga anggota DPRD DKI. Sudah sejak tahun lalu masalah dana ini disampaikan namun tidak pernah digubris oleh mereka. Setelah mencuat, barulah Gubernur ambil langkah. Itu pun belum tentu ada realisasi. Pemerintah ini memang tak peduli pada sastra dan budaya,” ungkap Fadli kepada Kompas.com, Kamis (24/3) di Jakarta.
Menurut Fadli, sebenarnya dana Pemprov DKI sangatlah besar. Tahun ini saja APBD-nya Rp 28 triliun dan selalu mengalami kenaikan. “Jadi, apalah artinya Rp 1 atau Rp 2 miliar setahun bagi PDS HB Jassin dari dana Rp 28 triiun itu,” papar Fadli.
Persoalan anggaran Rp 50 juta per tahun untuk PDS HB Jassin yang menjadi pemicu kekhawatiran kalangan seniman dan budayawan, menurut Fadli, sebenarnya telah berlangsung beberapa tahun ini.
“Saya sudah tahu masalah ini bukan baru, tapi sejak beberapa tahun terakhir dari Ajip Rosidi (penasihat Yayasan PDS HB Jassin). Juga pernah saya sampaikan kepada DPRD DKI. Pemotongan anggaran hingga Rp 50 juta per tahun merupakan pelecehan terhadap budaya Indonesia khususnya sastra,” tuturnya.