Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon menegaskan, polemik pro kontra penetapan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi bendera Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) harus diselesaikan melalui cara terlembaga yang demokratis.
“Lalu bagaimana menyelesaikan polemik ini? Pertama, penyelesaiannya harus dilakukan secara dialogis dan demokratik, yakni melalui mekanisme yang terlembaga,” ujar Fadli di Jakarta, Rabu, (3/4).
Kedua, imbuh dia, dalam proses berjalan, selain harus memperhatikan aspirasi warga, juga harus memperhatikan Nota Kesepahaman Helsinki, yang mengatur tentang atribut dan simbol GAM.
“Dan ketiga, yang paling utama, polemik ini harus memelihara situasi damai dan menunjang iklim kondusif masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonominya dan membangun kesejahteraan,” paparnya.
Menurut Fadli, menjadikan bendera GAM sebagai bendera provinsi NAD selama aspirasi rakyat Aceh, tentu harus dihargai. Namun sebagai bendera NKRI, harus merah putih.
Perlu dicatat, tandasnya, rakyat Aceh sangat berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dan ikut dalam mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1949. Aceh punya saham terhadap kemerdekaan RI.
“Bendera dan lambang provinsi adalah hal yang penting, namun kesejahteraan warga Aceh, perdamaian, dan keadilan di sana, jauh lebih penting,” ujarnya.
Di sisi lain, imbuh Fadli, polemik ini merupakan evaluasi bagi pemerintah pusat, untuk terus mengawal proses pembangunan perdamaian di Aceh. Aceh sebagai daerah yang baru saja terbebas konflik, perlu pendekatan khusus, sehingga respon yang diberikan pusat tak reaksioner ketika ada gejolak-gejolak di masyarakat Aceh.
“Untuk menangani ini, pemerintah pusat, provinsi, dan perwakilan masyarakat perlu duduk bersama,” pungkasnya