Fadli Zon: Sistem Demokrasi Mudah Tergelincir kepada Otoritarianisme

Fadli Zon: Sistem Demokrasi Mudah Tergelincir kepada Otoritarianisme

wakil-ketua-dpr-fadli-zon-di

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan sejumlah pandangannya terkait praktik demokrasi di Indonesia dewasa ini. Dia mengatakan, tanpa ada kontrol legislatif, kontrol civil society, dan kontrol media, demokrasi yang terbentuk bakal menjadi sekadar prosedural tapi praktiknya mudah tergelincir kepada otoritarianisme.

“Pendulum demokrasi pada satu titik tertentu dapat berayun kembali menuju rezim otoritarianisme, bahkan bisa di negara-negara yang mempraktikkan demokrasi liberal,” kata Fadli, Jumat (19/7).

Dia juga menjelaskan, demokrasi Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan tantangan. Eksperimen demokrasi terakhir adalah pemilu serentak di seluruh Indonesia.

Menurut dia, tantangan-tantangan terhadap demokrasi terus bermunculan seperti demokrasi digital, masyarakat yang terbelah, ancaman pembungkaman hanya karena perbedaan pendapat, pembajakan demokrasi melalui oligarki politik, hingga nepotisme. Tantangan demokrasi lainnya yakni semakin mahalnya ongkos demokrasi sehingga hanya orang-orang kaya saja yang bisa lolos dalam permainan demokrasi.

Walaupun begitu, semua pihak meyakini jalan demokrasi masih merupakan pilihan paling layak. “Semua sepakat bahwa proses menuju demokrasi itu sesuatu yang berat, termasuk bagi sejumlah negara besar seperti AS dan Indonesia. Tetapi, demokrasi memberikan jalan untuk tetap mengontrol pemerintah dan membangun sistem check and balances yang kuat, sekaligus mengabdikan diri untuk kepentingan publik,” katanya.

Dia berpendapat, keterbukaan parlemen adalah keniscayaan karena sebagai lembaga legislatif, keterbukaan adalah kunci merebut kepercayaan publik. Sejumlah inisiatif telah dilakukan DPR seperti pengembangan SILEG, menjangkau media sosial, hingga aplikasi DPR Now! DPR juga bergabung dalam Open Parliament melalui Rencana Aksi Keterbukaan Parlemen ke Open Government Partnership (OGP).

“Namun, konsep tersebut tak sebatas hanya data informasi semata. Keterbukaan Legislatif adalah tentang mengembalikan kontrol kepada rakyat atas hal-hal yang harus mereka ketahui,” ujar Fadli.

 

Sumber