Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak usulan pembentukan Pansus Hak Angket Mafia Pajak dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2) bukan gara-gara ditekan pihak penguasa.
”Kami nggak didikte atau ditekan penguasa, itu murni sikap kami yang tidak mau Pansus ini dijadikan alat bargaining bagi partai pendukung pemerintah,’’ ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kenapa di detik-detik terakhir, Fraksi Partai Gerindra berubah sikap?
Kami harus mengambil sikap tegas. Kasus mafia pajak ini merupakan ranah hukum. Kalau ranah hukum dibawa ke politik, ya hanya akan menciptakan subordinasi politik, dan akhirnya menjadi berganing politik. Kami tidak mau menari digendang partai politik pendukung pemerintah untuk meningkatkan bargaining politiknya.
Berbagai tindakan kami, didasari hal-hal yang rasional. Kami tidak mau sekadar dijadikan alat permainan politik saja. Kami juga menginginkan upaya ini dilakukan murni untuk memberantas persoalan mafia pajak. Bukan untuk membersihkan citra diri.
Apakah ada kesepakatan politik antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat?
Kami kan bukan bagian dari partai koalisi. Kami mengambil sikap tersebut semata-mata dari sudut pandang kami. Tidak ada kesepakatan atau didikte oleh partai manapun. Tidak ada deal-deal politik dan tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet. Kami menjalankaan ini betul-betul demi kebaikan.
Ruhut Sitompul menyatakan, Prabowo Subianto bertemu Presiden SBY dan membuat kesepakat untuk menolak hak angket ?
Saya tegaskan, tidak ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Nggak ada itu. Kalau ada pertemuan pasti orang tahu, karena sejumlah partai yang mendukung pembentukan pansus merupakan partai koalisi pemerintah.
Apakah Partai Gerindra tidak berminat menjadi bagian koalisi pemerintah?
Kalau mau seperti itu, kenapa tidak dari dulu. Kenapa nggak pada saat penyusunan kabinet 2009. Toh, kalau kami mau, itu bisa. Sekali lagi saya tegaskan, langkah menolak pembentukan pansus bukan langkah pragmatis.
Contohnya, waktu voting kasus Bank Century, Fraksi Partai Gerindra mengambil sikap yang berbeda. Padahal, kalau kami mau bersikap pragmatis, ya bisa saja. Kali ini pun sama.
Bagaimana dengan kubu pendukung, apakah ada yang menawarkan sesuatu kepada Partai Gerindra?
Dalam proses lobi, beberapa orang anggota fraksi kami, sempat ditawari sejumlah uang sebelum mengambil sikap. Sedikitnya ada dua orang anggota yang berusaha dipengaruhi agar mereka abstein atau mendukung pembentukan pansus. Bagaimana mau memberantas mafia pajak, kalau proses awalnya diwarnai kasus suap.
Siapa yang mau disuap dan siapa penyuapnya ?
Saya tidak mau menyebut nama kader dan fraksi mana yang berupaya menyuap kami. Ini bukan manuver untuk menyerang partai pengusung hak angket. Pengakuan kader kami bisa dipertanggungjawabkan, dan ada bukti-bukti kuat.
Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang mafia pajak?
Mengenai mafia pajak, komitmen partai kami sangat jelas. Kami ingin persoalan tersebut dibongkar sampai ke akar-akarnya, melalui proses hukum yang tegas, berani dan transparan.
Artinya, upaya hukum lebih tepat digunakan untuk memberantas mafia pajak?
Betul. Menurut kami yang paling tepat adalah langkah hukum. Sebagai kepala negara, presiden harus serius mengangani persoalan ini, sehingga seluruh aparat yang terkait dengan persoalan pajak dapat dibersihkan dari praktek mafia. Dengan langkah hukum yang serius, nanti akan terlihat oknum-oknumnya dan bagaimana praktek mafia tersebut berlangsung.
Salah satu kendala yang membuat lembaga perpajakan sulit dibenahi adalah lemahnya Undang-undang tentang Pajak, apa Partai Gerindra mendukung revisi Undang-undang tersebut?
Kenapa tidak. Kalau revisi tersebut akan membuat persoalan pajak menjadi lebih transparan dan menutup ruang untuk melakukan korupsi, ya tentu akan kami dukung. Prinsipnya, Gerindra akan mendorong atau berupaya agar mafia pajak itu dibersihkan.