Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan banyaknya partai politik (Parpol) yang terlibat masalah korupsi adalah karena Indonesia menganut sistem demokrasi liberal.
Sistem tersebut, kata Fadli, memberikan ruang parpol bisa melakukan tindakan-tindakan penyimpangan seperti praktik korupsi.
“Tidak ada atau hampir sedikit kontrol terhadap partai politik. Parpol sebagai institusi demokrasi seharusnya netral. Tetapi fungsi itu semakin tidak berjalan. Karena kecenderungannya parpol berjalan oligarki. Segala keputusan tidak lagi untuk rakyat, tapi untuk elite-elite parpol atau pemilik parpol,” ujar Fadli dalam diskusi seri empat pilar di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Untuk memperbaiki sistem ini, Fadli mengatakan parpol harus dikembalikan kepada rakyat. Rakyat harus memiliki ‘sense of belonging’ terhadap parpol.
“Ada sense of belonging dan itu ditunjukkan oleh iuran. Saat jaman dulu misalnya Partai Masyumi dan lainnya rakyat mau meyumbang. Karena mereka merasa yakin parpol bisa memperjuangkan kepentingannya,” ujar Fadli.
Dewasa ini, hampir tidak ada konstituen yang membayar iuran kepada partai politik. Bahkan, kata Fadli, malah ada pengusaha yang membiayai pencalegan kader partai politik.
“Parpol dijadikan alat kepentingan. Mungkin memang untuk memeperbaiki keadaan ada juga untuk merebut kekuasaan,” tukasnya.