Idealnya, politik merupakan cara untuk pengabdian dan perjuangan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Namun kini politik justru dijadikan alat dan dianggap sebagai mata pencarian belaka.
“Dulu politik itu alat perjuangan memperjuangkan visi politiknya untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi politik sekarang dianggap sebagai mata pencarian dan sebagai cara alat memperkaya sendiri,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Hal itu disampaikan saat diskusi Dialog Kenegaraan bertema ‘Politisi: Antara Lobi dan (Minta) Upeti’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).
Soal korupsi yang kerap kali terjadi di Badan Anggaran DPR, Fadli mengusulkan agar Badan Anggaran DPR dibubarkan saja jika hal itu menjadi sumber masalah dan korupsi.
“Kalau memang masalahnya di Banggar, maka Banggar dibubarkan saja. Kembalikan fungsinya ke komisi,” tegasnya.
Terkait beredarnya inisial 10 anggota DPR yang disebut memeras BUMN, Fadli berpendapat bahwa Menteri BUMN Dahlan Iskan harus blak-blakan dan mengungkapnya.
“Saya pikir Dahlan tak bisa berkelit untuk tidak menyebutkan nama-nama itu, walaupun sudah membantah nama-nama yang beredar keluar bukan dari humas BUMN,” jelas Fadli.
“Dahlan wajib menyebutkan oknum dan politisi yang minta jatah ke BUMN. Dan sudah menjadi kewajiban DPR untuk mengundang Dahlan. Kalau tidak, masyarakat akan menduga ini bagian untuk tawar menawar,” tambahnya.
Adanya anggota DPR yang menjadi ‘pemalak’ BUMN, menurut Fadli bukanlah kebijakan partai, itu adalah oknum.
“Kalau kami mendapat laporan seperti itu tentu partai akan menindaklanjuti secara tegas. Saya kira kepentingannya lebih banyak kepentingan pribadi dan kelompok,” tegasnya.
“Soal upeti maupun jatah, saya kira kalau ada peluang dan ruang pasti akan dilakukan oknum. Jadi bagaimana menutup peluang dan ruang yang terbuka,” pungkasnya.