Dalam pelantikan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana pemerintah tersebut sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan berisiko tinggi.
Menurut Fadli, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sangat tak tepat dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Sebab, menurut Fadli, tidak semua dana publik dapat digunakan serta merta untuk investasi proyek pemerintah.
Apalagi ini dana haji, dana umat yang secara khusus dititipkan kepada negara untuk kepentingan ibadah haji mereka. Dana haji diperuntukkan spesifik untuk haji,” ujar Fadli, Kamis (27/7/2017).
Fadli ingin penggunaan dana haji pertimbangannya harus lebih cermat.
Selain pertimbangan keamanan investasi dan keamanan likuiditas, pemanfaatan dana haji juga harus mempertimbangkan aspek kesyariahan.
“Ada yang memandang akadnya harus jelas di awal, tak bisa langsung pemanfaatan dana yang sudah dititipkan diubah begitu saja di tengah jalan,” kata Fadli.
Fadli Zon memandang, menaruh dana haji untuk investasi infrastruktur juga sangat beresiko tinggi.
Jika melihat data lembaga antikorupsi tahun 2016, dari 211 kasus korupsi, 63 kasus adalah kasus korupsi proyek infrastruktur dengan nilai Rp 486,5 miliar.
Sementara, 148 kasus lainnya merupakan kasus korupsi non-infrastruktur dengan nilai Rp 404 miliar.