Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan antara para petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang saat ini berstatus tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh merupakan salah satu orang yang hadir dalam pertemuan tersebut yang berlangsung pada Mei 2015 di Kantor DPP Nasdem.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepada KPK untuk tidak berpihak jika nantinya akan memeriksa Surya Paloh. “Kalau menurut saya semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. KPK tidak boleh tebang pilih, KPK jangan jadi alat politik,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9/2015).
KPK kata politikus Partai Gerindra itu, tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan. Maka itu siapapun yang di duga korupsi, baik itu petinggi partai politik atau pejabat negara dan lain-lain, KPK harus mengusutnya secara tuntas.
“Apa lagi (KPK) punya bukti ya harus di proses. Termasuk pejabat yang dianggap dekat dengan kekuasaan atau partai mengusung kuasaan,” tandasnya.