Fadli Zon: Kesenjangan Kewenangan Akar Bentrok TNI-Polri

Fadli Zon: Kesenjangan Kewenangan Akar Bentrok TNI-Polri

Fadli Zon Kesenjangan Kewenangan Akar Bentrok TNI-PolriJAKARTA– Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyesalkan pecahnya bentrokan antara TNI dan POLRI di Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sebagaimana diberitakan Mapolres OKU dirusak dan dibakar oknum anggota tentara Yon Armed 76/15 Tarik Martapura Kamis (7/3/2013). Hal ini diduga sebagai respons solidaritas anggota TNI yang tewas tertembak oleh oknum POLRI akhir Januari lalu.

Atas kejadian itu dia tegaskan, Partai Gerindra sangat prihatin. Tak sepantasnya konflik ini terjadi antar dua institusi negara. “Kejadian ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar hal serupa tak terulang kembali,” tegas Fadli kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Menurut Fadli Zon, solusi ke depan adalah memastikan agar proses hukum yang ada berjalan baik. Karena hukum harus ditegakkan dan pihak-pihak yang bersalah, mendapat sanksi sepadan dengan tindakannya.

Lebih lanjut, karena kejadian bentrok TNI-POLRI sudah berulang kali, menurutnya perlu dikaji akar masalahnya. Termasuk Undang-undang yang menaungi kedua institusi.

Lanjut dia, bentrokan TNI-Polri ini juga merupakan evaluasi terhadap regulasi yang ada. Saat ini ada UU No.2/2002 tentang POLRI,UU No.34/2004 tentang TNI,dan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.Namun aturan pelaksanaan dari regulasi tersebut belum diselesaikan.

Selain itu menurutnya, Inpres Kamtibmas No 2/2013 juga masih belum bisa menjawab gap regulasi. “Sehingga,hal ini menjadi sumber konflik, dan Presiden harus segera membuat aturan-aturan pelaksanaan yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya lagi, aspek kesenjangan kewenangan adalah salah satu yang perlu dievaluasi.

Selain itu, kata dia, komunikasi yang intens antar anggota TNI-POLRI harus dibangun lebih serius. Karenanya, pelu diperkuat komunikasi dua arah mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke level bawah. Giatkan pula dengan pertemuan-pertemuan silahturahmi yang bersifat non formal, terutama pada wilayah dinas.

“Masing-masing institusi juga harus mengikis ego sektoral. Sebagai instrumen keamanan dan pertahanan negara, TNI-POLRI harus diikat oleh kesamaan tujuan, walaupun memiliki perbedaan tugas,” ucapnya.