Rencana Presiden SBY menaikkan gaji bupati ditolak partai Gerindra. Ini mengingat selama ini pendapatan dan fasilitas yang diterima bupati sudah cukup banyak.
“Selain gaji, bupati juga menerima banyak tunjangan, seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu, bupati juga mendapatkan insentif pajak, yang besarnya minimal enam kali gaji. Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal 125 juta perbulan., “kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Jum’at (22/2)
Fadli mendesak para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji. Sebab jika itu dilakukan, akan semakin terjadi kesenjangan yang lebar antara pejabat pemerintah dan rakyat.
“Dan pemerintah SBY juga seharusnya berpikir, bahwa kenaikan gaji bupati juga akan membuat beban APBN bertambah berat,” tambahnya.
Fadli mengingatkan selama ini Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen APBN yang tersedia habis untuk membayar gaji aparatur. Angka ini terus meningkat 18,6 persen pertahunnya, bahkan di beberapa daerah persentase gaji aparatur ini ada yang mencapai 70 persen dari APBD.
“Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan. Untuk itu kenaikan gaji bupati ini harus ditolak,” tegasnya.
Fadli menegaskan jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian. Jabatan itu bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang memang mengejar pendapatan.
“Sehingga sangat kurang pantas kepala daerah menuntut kenaikan gaji. Yang harus dinaikkan adalah pelayanan terhadap rakyat,” pungkasnya.