Pelaku penyerangan di Lapas Cebongan sudah terungkap. Pelakunya adalah 11 oknum anggota TNI AD, dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro. Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Investigasi TNI AD, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Jakarta, Kamis (4/4), menyayangkan fakta tersebut. Tentu saja kasus Lapas Cebongan menambah catatan hitam sejarah kekerasan yang terjadi di Tanah Air. Di tengah kepercayaan publik pada instansi negara yang tengah menurun, fakta ini bisa membuat skeptisisme publik terhadap negara semakin bertambah.
Untuk menghindari hal itu, hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Harapannya, agar cara main hakim seperti ini tak terulang lagi di masa mendatang. Para pelaku yang terlibat harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah diperbuat.
Fakta ini juga menunjukkan bahwa hukum kita masih lemah, dan ternyata para aparat sendirilah yang masih sering mempermainkan hukum. Jika tidak diatasi, maka akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap hukum, dan akan mendorong orang melakukan main hakim sendiri.
Faldi mengajak semua pihak untuk merenung, apa akar masalah sebenarnya? Mengapa kekerasan menjadi jalan pintas? Terutama ketika kasus ini melibatkan oknum antar instansi negara.
Apapun latar belakangnya, eksekusi seperti di Lapas Cebongan tak dapat dibenarkan. Ini perlu menjadi pelajaran bersama agar peristiwa serupa tak terulang. TNI dan Polri perlu banyak melakukan sinergi mengatasi praktik kekerasan yang dilakukan oknum di instansi masing-masing.