Jakarta : Pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh sekelompok anggota TNI Batalyon Artileri Medan (Armed) 15 Martapura disesalkan banyak pihak. Seharusnya tak perlu terjadi antar-dua institusi negara.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sangat prihatin lantaran konflik itu terjadi diduga akibat ego sektoral dan kesenjangan kewenangan. Karena itu, kejadian ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar hal serupa tak terulang kembali.
“Karena kejadian bentrok TNI dan Polri sudah berulang kali, perlu dikaji akar masalah. Termasuk UU yang menaungi kedua institusi. Kesenjangan kewenangan adalah salah satu yang perlu dievaluasi,” kata Fadli dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Menurut dia, solusi ke depan adalah memastikan agar proses hukum yang ada berjalan baik. Hukum harus ditegakkan. Pihak-pihak yang bersalah harus mendapat sanksi sepadan.
“Masing-masing institusi harus mengikis ego sektoral. Sebagai instrumen keamanan dan pertahanan negara, TNI dan Polri harus diikat oleh kesamaan tujuan, walaupun memiliki perbedaan tugas,” ujar Fadli.
Komunikasi yang intens antar-anggota TNI dan Polri, lanjut dia, harus dibangun lebih serius. Komunikasi 2 arah diperkuat, mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke level bawah. Pertemuan silahturahmi yang bersifat non-formal, terutama pada wilayah dinas, digiatkan.
Gerindra yang dibesut Prabowo Subianto ini juga menilai insiden pembakaran Mapolres oleh anggota TNI merupakan evaluasi terhadap regulasi yang ada. Saat ini ada UU 2/2002 tentang Polri, UU 34/2004 tentang TNI, dan UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Namun aturan pelaksanaan dari regulasi tersebut belum diselesaikan.
“Inpres Kamtibmas 2/2013 juga masih belum bisa menjawab gap regulasi. Sehingga hal ini menjadi sumber konflik. Presiden harus segera membuat aturan-aturan pelaksanaan yang memadai,” pungkas Fadli.