Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk Polri. Namun, Fadli mengingatkan jangan sampai terjadi konflik antara Polri dan KPK.
“Ya sebetulnya kan kalau kita lihat apa yang menjadi bagian dari sejarah kita itu ketika pembentukan KPK adalah bagian upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Karena dianggap yang di kepolisian dan kejaksaan itu tidak berjalan, dan memang sangat rawan diintervensi oleh kekuatan politik kekuasaan,” ujar Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).
Menurutnya gagasan ini memang semestinya ada. Fadli mengatakan ini merupakan bukan hal yang baru. Sebab, kepolisian dan kejaksaan memang memiliki tugas pemberantasan korupsi.
“Jadi kalau ada gagasan seperti itu, saya rasa itu bukan hal yang baru. Bahwa memang kepolisian dan kejaksaan juga punya tugas untuk memberantas korupsi bukan seolah-olah itu diambil alih semua oleh KPK. Tapi karena enggak berjalan di situ akhirnya dibentuk KPK,” jelas Fadli.
Fadli pada dasarnya menyetujui hal tersebut. Hanya saja, dalam pembagian tugasnya harus diatur lebih jelas agar tidak terjadi konflik.
“Ya (setuju), tapi jangan sampai pengaturannya seperti rebutan dan kemudiam nanti bisa terjadi moral hazard dan berbagai kepentingan yang kita tidak inginkan. Jangan sampai penegakan hukum termasuk korupsi dijadikan alat politik dan tebang pilih,” terang Fadli.
“Ini sering kali terjadi dan kritik ini yang perlu disampaikan ke institusi penegakam hukum. Hukum kan selalu jadi alat politik pada akhirnya,” lanjutnya.
Menurut Fadli, masyarakat saat ini masih sangat percaya kepada KPK untuk pemberantasan korupsi. Menurut Fadli, masyarakat menilai kurang bisa adil dalam melakukan penindakan hukum.
“Menurut saya tetap masyarakat masih berharap kepada KPK sebagai yang paling depan untuk pemberantasan korupsi. Saya kira tingkat kepercayaan tertinggi kepada KPK apalagi belakangan ini semakin banyak persoalan di polisi kurang bisa bertindak adil di dalam kasus-kasus yang lain.
Sebelumnya, Wacana pembentukan Densus Tipikor berawal saat komisi III menanyakan ke Kapolri tentang siap tidaknya dengan dibentuknya hal itu. Komisi III mendorong Polri untuk segera membentuk Densus Tipikor dengan dukungan anggaran dan kewenangan khusus.
Kapolri Jendera Tito Karnavian menyatakan siap. Jika pembentukan Densus Tipikor terealisasi, hal yang ingin dia perhatikan untuk penyidik tak hanya biaya penyelidikan yang ditambah sesuai kebutuhan, tapi juga kesejahteraan para anggota.
“Namun perlu dukungan penganggaran di kepolisian. Kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan dan gaji khusus,” kata Tito saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).