Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam revolusi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya itu harus terus dilakukan dari tingkat birokrasi teratas.
Fadli mengatakan, ia pernah diberitahu oleh Basuki bahwa ada upaya penggelembungan anggaran dalam perluasan satu halte bus di Jakarta. “Beberapa kali saya bertemu dengan dia (Basuki). Dia mengatakan, anak buahnya mengajukan anggaran perluasan satu halte bus mencapai Rp 46 miliar,” kata Fadli dalam diskusi “Mencari Presiden 2014” di Sun Institute, Jakarta, Kamis (21/2/2013). Namun, Basuki belum dapat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut.
Menurut perhitungan Fadli, dana miliaran rupiah itu sangat besar untuk proyek perluasan satu halte bus. Menurutnya, perbaikan fasilitas halte bus paling besar hanya membutuhkan alokasi anggaran Rp 250 juta. “Paling mahal ya Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar lah. Itu pun halte busnya sudah dilapisi dengan logam mulia berupa emas,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Fadli menilai bahwa pengawasan anggaran dan bersih-bersih di tubuh Pemprov DKI harus terus dilakukan. Menurut Fadli, tindakan Jokowi dan Basuki itu merupakan revolusi birokrasi dalam tubuh pemerintahan. “Ini menunjukkan adanya still coruption. Pembenahan itu, revolusi birokrasi, harus dilakukan dari atas, baru ke bawah,” ujarnya.