Banyaknya proyek di Gedung DPR yang menghabiskan dana miliaran rupiah dinilai sebagai tindakan penghinaan terhadap intelektualitas dan rakyat. Sebab, tindakan tersebut sangat keterlaluan.
“Pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Ini kelalaian pimpinan DPR dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga. Jika mereka tahu berarti memang berkolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai Sekjen DPR. Untuk itu harus ada sanksi kepada Sekjen dengan mengganti atau malah memperkarakan secara hukum,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (18/1).
Tak cukup hanya itu, menurut Fadli, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera intervensi. Sebab, kemungkinan korupsi dalam kasus proyek-proyek ini cukup tinggi dan meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor.
“Untuk itu masalah proyek fantastis ini harus ditanggapi serius dan tuntas, saya yakin ini seperti fenomena gunung es, di dalamnya masih banyak proyek-proyek lain yang belum terungkap,” jelas Fadli.
Tak hanya di DPR, terang Fadli, proyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif, namun belum ada yang membeberkan ke publik. “Saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat. Komponen rakyat yg kritis harus bergerak,” kata Fadli.