Harga pangan kian melambung tinggi jelang bulan puasa Ramadan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) mendesak Pemerintah mengembalikan peran Badan Urusan logistik (Bulog) sebagai stabilitator harga pangan sebagaimana awal dibentuknya lembaga penjamin pangan tersebut.
“Pemerintah hrs segera mengembalikan Bulog sebagai lembaga yang bisa menjaga stabilisasi harga pangan,” tulis Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam akun twitternya, @fadlizon, Selasa (16/6).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta agar pemerintah tidak menyerahkan harga kebutuhan pokok ke pasar. Pemerintah didesak segera menetapkan harga eceran.
“Jangan meliberalisasi perdagangan,” kicau dia.
Sekedar informasi, Bulog dibentuk tanggal 10 Mei 1967 dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras.
Seiring berjalannya waktu, tugas Bulog diperluas, yaitu mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Kemudian, pada era kini Bulog hanya bertugas mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan janji manis akan meningkatkan peran Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi lebih strategis. Ke depan, Bulog akan difungsikan kembali mengelola sembilan bahan pokok sehingga ketahanan pangan semakin kuat.
“Bulog ini posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan kita, dan sesuai undang-undang memang segera akan di Perum kan (fungsi dan tanggungjawabnya), ke depan memang kita siapkan agar Bulog tidak hanya urus beras tapi urus sembilan bahan pokok lainnya,” kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/6).