Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengungkapkan, server di tempat proses tabulasi penghitungan suara paslon 02, kerap diretas.
Atas alasan itu, kata Fadli Zon, lokasi tabulasi suara Prabowo-Sandi berpindah-pindah.
“Ya ada timnya itu, ada beberapa tim. Kita sengaja juga pecah-pecah, karena server kita dihantami terus oleh pihak-pihak lain,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
“Jangankan server, handphone kita pun berusaha diretas,” sambungnya.
“Jadi memang serangan-serangan itu real dari luar negeri dari beberapa situs. Jadi kita tidak dibiarkan kerja ini, sehingga akhirnya berpindah-pindah, yang saya tahu begitu,” bebernya.
Kendati demikian, legislator Partai Gerindra itu memastikan rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara menjadi satu di antara beberapa lokasi tabulasi BPN Prabowo-Sandi.
“Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan pada saatnya nanti, pihaknya akan membuka proses penghitungan suara dan lokasinya.
“Ya saya kira itu akan menjadi salah satu consideran kami, karena kami sangat yakin bahwa Prabowo-Sandi menang,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subanto mengklaim sudah menang 62 persen berdasarkan real count internalnya.
Juru Bicara BPN Andre Rosiade sempat menyampaikan bahwa proses penghitungan suara dipusatkan di DPP Partai Gerindra. Sehari kemudian, Andre menyebutkan lagi bahwa lokasinya dipindah.
“C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra,” ucapnya soal cara kerja real count internal.
” Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan,” kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).
Andre beralasan, ada dokumen penting seperti C1 yang harus dijaga.
Apalagi, lanjutnya, C1 dari seluruh wilayah Indonesia terus berdatangan dikirim oleh DPD Gerindra se-Indonesia dan relawan-relawan pendukung Prabowo Subianto.
Andre sempat menyebut bahwa real count dipusatkan di Kantor DPP Partai Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Namun, saat Kompas.com mencoba meliput kegiatan tersebut hari ini, Selasa, Kantor DPP Partai Gerindra tampak sepi.
Masuk ke dalam gedung, Kompas.com pun bertemu dengan petugas penerima tamu di DPP Gerindra. Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandi.
“Justru di Kertanegara. Di sini sama sekali enggak ada kegiatan. Semua diserahkan di sana. Semua dikawal di sana. Pak Andre Rosiade jarang banget ke sini,” ujar petugas tersebut, Selasa.
Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan beberapa lembaga survei lainnya dilaporkan ke KPU, terkait siaran hasil hitung cepat (quick count) yang dinilai tak benar.
Peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloman menyebut lembaganya melakukan perhitungan cepat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga yakin lembaganya dapat membuktikan hasil quick count secara ilmiah.
“Jadi sebenarnya kalau berbicara soal hasil bisa diperdebatkan, kita bisa uji validasi,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (18/4/2019).
Secara legal formalitas, Ikrama juga menyebut LSI Denny JA telah terdaftar di KPU sebagai lembaga resmi yang berhak menayangkan hasil quick count.
Ikrama justru mempertanyakan tim survei internal Prabowo-Sandi yang mengklaim kemenangan paslon nomor urut 02 itu.
Ikrama meminta pihak Prabowo-Sandi untuk membuka identitas tim surveinya, serta menjelaskan metode yang dipakai dalam perhitungan cepat.
“Kita bisa dipertanggungjawabkan, karena data yang masuk itu real time. Mereka real time enggak? Dadakan, perasaan tiba-tiba angka 62 (persen) datang. Kalau mau memantau kenapa enggak buka dari jam 3, sehingga publik juga bisa melihat ini data yang masuk,” tuturnya.
“Kan kalau seperti ini wajar saja ada yang nyinyir. Ada yang curiga kok quick count-nya dadakan? Hasilnya dadakan, tiba-tiba hasil akhir. Quick count itu kan bergerak datanya, karena enggak mungkin 2.000 TPS masuk dalam satu waktu,” imbuhnya.
Namun, Ikrama tak mau mengambil pusing terkait pelaporan tersebut.
Ia menilai pelaporan tersebut sah-sah saja sebagai bagian dari hak warga negara.
Ia juga memastikan LSI Denny JA siap jika dipanggil pihak KPU terkait pelaporan tersebut.
“Sangat siap, bahkan kita siap memberikan kuliah 6 SKS untuk menjelaskan metode yang dipakai,” tegasnya.
Senada, Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan pihaknya siap diaudit lembaga berwenang, terkait hitung cepat (quick count) yang dilakukan pada Pemilihan Presiden 2019.
“Iya lah (siap),” kata Djayadi saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (18/4/2019).
Djayadi melanjutkan, ke depan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan asosiasi lembaga survei profesional, untuk mengambil keputusan atas laporan BPN Prabowo-Sandi ke KPU.
“Nanti kami akan koordinasi dulu dengan teman-teman yang dilaporkan di Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi),” ucapnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi menantang kubu Prabowo Subianto menampilkan data exit poll yang dijadikan acuan capres 02 itu, sehingga mengklaim menang Pilpres 2019.
Prabowo Subianto menuding sejumlah lembaga survei menggiring opini bahwa Prabowo-Sandi kalah dalam hasil penghitungan suara cepat alias quick count.
“Dia (Prabowo Subianto) mengeluarkan pernyataan data versi pollster juga yang memenangkan dia, tadi dia konferensi pers begitu,” ujar Hasan saat konferensi pers di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019).
“Buat saya itu enggak sehat dan enggak fair. Kalau mau, diadu saja. Itu lembaganya beneran ada atau tidak, SDM- nya ada atau tidak, kantornya ada atau tidak, ada kegiatan terbuka seperti kami lakukan atau tidak? Dan paling gampang adalah mengaudit seluruh proses mereka,” papar Hasan.
Menurut Hasan, lembaga survei profesional, akan terbuka mengenai survei yang dilakukan.
“Karena proses quick count itu tidak bisa bohong. Kami punya 2.002 TPS sampling, itu bisa dibuka semua. Mereka (Kubu Prabowo) tidak bisa ngarang TPS-nya di mana, hasilnya berapa. Mereka enggak akan sanggup hingga 2.002 TPS dengan titiknya di mana dan hasilnya berapa,” tegas Hasan.
Hasan melanjutkan, klaim kemenangan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut tidak berdasarkan data.
“Deklarasi kemenangan tanpa punya data, menuduh kita pollster dan konsultan yang melaksanakan quick count berpihak. Kalau kita bisa diaudit kapan saja,” tuturnya.
“TPS-nya di mana, hasilnya berapa, siapa orangnya di sana? Dan itu tidak mungkin bisa ngarang, apalagi yang ngaku 5.000 TPS. Kalau kita paksa hari ini mengeluarkan datanya pasti tidak akan bisa, kalau kita berani tantang-tantangan,” sambungnya.