Pimpinan DPR RI tidak mau banyak komentar soal rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk menganulir revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai soal perppu masih wacana dari Presiden Jokowi yang dibungkus dengan kata mempertimbangkan.
“Kita lihat dulu, bener nggak presiden mau mengeluarkan (perppu). Ngomongnya kan baru mempertimbangkan,” ujarnya di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
Fadli menyebut perppu adalah persoalan yang hanya bisa dilakukan Presiden Jokowi tanpa bisa diintervensi oleh DPR.
“Presiden lah sekarang ini yang mempunyai kuasa untuk melakukan kuasa atas KPK. Proses di DPR kan telah selesai,” ungkapnya.
Meski begitu, wakil ketua umum Partai Gerindra ini menilai, jika perppu betul diterbitkan akan menjadi bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap kesepakatan bersama DPR dalam merevisi UU KPK.
“Ya ada inkonsistensi kalau itu jadi keluar,” pungkasnya.