Penetapan bendera GAM sebagai simbol Provinsi Aceh dalam Qanun Nomor 3/2013, menuai pro dan kontra. Ada masyarakat Aceh yang sepakat dengan penetapan bendera GAM sebagai bendera Aceh, namun ada pula yang berbeda pendapat.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, perbedaan pendapat dan pandangan, merupakan hal wajar. Sejauh perbedaan tersebut tak mengarah pada konflik yang mengganggu situasi damai di Aceh.
Lalu bagaimana menyelesaikan polemik ini? Fadli mengatakan, pertama, penyelesaiannya harus dilakukan secara dialogis dan demokratik, yakni melalui mekanisme yang terlembaga. Kedua, proses yang berjalan, selain juga harus memperhatikan aspirasi warga, juga harus memperhatikan Nota Kesepahaman Helsinki, di mana di sana diatur tentang atribut dan simbol GAM. Dan ketiga, yang paling utama, polemik ini harus memelihara situasi damai dan menunjang iklim kondusif masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonominya dan membangun kesejahteraannya.
Menjadikan Bendera GAM sebagai bendera provinsi, kata Fadli, selama itu menjadi aspirasi rakyat Aceh ,tentu harus dihargai. Namun sebagai bendera NKRI, tetap harus Merah Putih. Perlu dicatat, rakyat Aceh sangat berjasa dalam kemerdekaan RI dan ikut dalam mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1949. Aceh punya saham terhadap kemerdekaan RI.
Fadli menambahkan, bendera dan lambang provinsi adalah hal yang penting, namun kesejahteraan warga Aceh, perdamaian, dan keadilan di sana, jauh lebih penting.
Di sisi lain, lanjut dia, polemik ini merupakan evaluasi juga bagi pemerintah pusat, untuk terus mengawal proses pembangunan perdamaian di Aceh. Aceh sebagai daerah yang baru saja terbebas konflik, perlu pendekatan khusus. Dengan demikian, respons yang diberikan pusat tak reaksioner ketika ada gejolak-gejolak di masyarakat Aceh.
“Untuk menangani ini, pemerintah pusat, provinsi, dan perwakilan masyarakat perlu duduk bersama,” pungkas dia.