Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Tuduhan kasus serupa juga dialamatkan kepada Kilvan Zen.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Fadli Zon mengatakan, menyampaikan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan yang dilakukan sesuai koridor harusnya dijamin oleh konstitusi.
“Saya pikir tuduhan-tuduhan makar upaya-upaya kriminalisasi pada ulama ini akan membahayakan persatuan bangsa. Selama dalam koridor menyampikan pendapat lisan dan tulisan dijamin oleh konstitusi kita,” kata Fadli.
Fadli meminta agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat bersikap netral dalam menangani kasus ini. Pasalnya, saat ini banyak kasus yang dilaporkan pihaknya tidak ditindaklanjuti.
“Kita juga banyak melaporkan kasus-kasus yang sama tapi enggak ada tuh yang di-follow up ditindaklanjuti. Jadi, ini polisi (sebenarnya) milik siapa, penegak hukum milik siapa. Milik salah satu pihak kah atau milik seluruh Indonesia,” tuturnya, dikutip Okezone, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Fadli, penegakan hukum yang dianggap tidak netral ini justru dapat membungkam demokrasi
“Jadi, janganlah kriminalisasi ulama jangan pula berusaha melakukan pembungkaman terhadap demokrasi kita, karena saya rasa ini akan menegakkan benang basah,” ujarnya.