Usulan pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan saat ini sudah diteken oleh 57 orang anggota DPR lintas fraksi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin pansus ini akan konkret karena masalah asap sudah semakin serius.
“Pansus asap bisa jadi kenyataan. Ini masalah serius, terkait ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).
“Saya pribadi mendukung,” sambungnya.
Terkait pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang menolak pembentukan pansus tersebut, Fadli menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan DPR. Pembentukan pansus akan menjadi bentuk pengawasan pemerintah.
“Ini urusan DPR. Sebagai bentuk pengawasan, ini bagus agar ada pendekatan holistik,” ujar Waketum Gerindra.
Fadli menyoroti minimnya anggaran untuk tanggap darurat di pemerintah daerah. Dia menjadikan dana di Kalimantan Tengah sebagai contoh.
“Ketika saya ke Kalteng, dana tanggap darurat hanya Rp 1,5 miliar. Seperti becanda, dana presiden blusukan saja lebih dari Rp 1 miliar,” sebutnya.
Dia juga mendukung penetapan bencana kabut asap sebagai bencana nasional. Fadli meyakini korporasi pembakar hutan tidak akan lepas dari jeratan meski ada penetapan bencana nasional.
“Korporasi yang sengaja pembakaran itu harus diusut, bukan dibebaskan. Kalau jadi bencana nasional, ada upaya serius menanggapi situasi,” ucap Fadli.
Hingga hari ini pukul 11.30 WIB, sudah ada 57 anggota dewan lintas komisi dan lintas fraksi yang setuju pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan. Draf usulan pembentukan juga sudah disiapkan.