Keputusan pemerintah membatasi sementara masuknya WNA ke Papua pasca serangkaian kerusuhan pada Agustus lalu mendapat dukungan tegas dari DPR RI.
Disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pembatasan masuknya WNA itu adalah upaya memulihkan keamanan dan ketertiban di Papua, sekaligus memastikan tak terjadi apa-apa pada warga asing.
“Sementara ini saya kira wajar itu dilakukan demi keselamatan mereka (WNA) sendiri,” ujar Fadli di Jakarta, Jumat 6 September 2019.
Di sisi lain, Fadli mengkritiki kebijakan bebas visa masuk Papua yang diterapkan pemerintah sebelumnya. Ia menilai kebijakan itu terlalu terburu-buru dan tidak melewati kajian-kajian mendalam.
Menurut Fadli, harusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan bebas visa, kecuali untuk kegiatan pariwisata maka bisa dimaklumi. Namun, jika di luar kepentingan pariwisata, maka pemerintah wajib melakukan seleksi ketat terhadap WNA yang akan masuk Papua.
“Mungkin ada pihak yang ingin melakukan sesuatu di luar keinginan kita, terutama memberitakan hal yang tak benar,” kata Fadli.
Seperti diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mewakili Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan pembatasan terhadap masuknya WNA ke Papua. Pemerintah beralasan, pembatasan itu untuk mencegah masuknya provokator yang berpotensi memperburuk suasana panas di Papua dan Papua Barat.